NAMA KALLA DI LAHAN SENGKETA

NAMA KALLA DI LAHAN SENGKETA

SIDANG gugatan Denny Muchamad Sadikin melawan Badan Pertanahan Nasional dan Solihin Gautama Purwanegara pada Rabu pekan lalu berlangsung tak lebih dari 10 menit. Pagi itu, tiap kubu hanya menyerahkan berkas kesimpulan mengenai sengketa tanah kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar. Syamsul Bahri Ilyas, pengacara Denny, optimistis akan memenangi perkara yang sudah 17 kali disidangkan ini. ”Bukti kepemilikan tanah yang kami sodorkan kuat,” kata Syamsul seusai sidang. Majelis hakim menjadwalkan pembacaan putusan perkara perebutan lahan 11 hektare di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 13, Biringkanaya, Kota Makassar, ini pada Rabu pekan depan.

Kubu Solihin G.P. pun tak kalah pede. Mereka mengklaim punya ”kartu as” untuk memenangi perkara berupa sokongan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasman Usman, pengacara Gubernur Jawa Barat periode 1970-1976 itu, mengatakan kliennya sudah menemui Kalla untuk meminta perlindungan hukum atas sengketa lahan tersebut. ”Wajar jika klien kami minta tolong karena keduanya sudah kenal baik,” kata Hasman, Kamis pekan lalu. Tanah pangkal sengketa terletak di kawasan emas Kota Makassar. Jaraknya sekitar 20 menit bermobil dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Tanah itu bersebelahan persis dengan kompleks perumahan mewah Bukit Khatulistiwa dan pusat pertokoan.

Berdasarkan dokumen pajak yang dibayarkan Solihin pada 2015, nilai jual obyek pajak lahan itu Rp 1,274 juta per meter persegi. Syamsul menerangkan bahwa ayah kliennya, Said Sadikin, membeli tanah tersebut dari seorang bangsawan lokal pada September 1971. Lima tahun kemudian, adik mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin itu menitipkan lahan kepada orang kepercayaannya, Abraham Minggu Pasila. Keluarga Sadikin meminta Abraham merawat tanah itu karena mereka akan pindah ke Bandung. ”Di sinilah urusan tanah ini mulai ruwet,” kata Syamsul. Adapun kubu Solihin mengungkapkan riwayat berbeda untuk lahan yang sama. Hasman menuturkan, Solihin membeli tanah itu pada 1969. Belakangan, pada 2004, Solihin berencana menjual tanah tersebut. Mereka meminta Kantor Pertanahan Makassar mengukur ulang lahan. ”Kami kaget ternyata sudah banyak sertifikat atas nama orang lain,” kata Hasman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *