[ J A K A RTA ] P o t e n s i k e r a w a n a n y a n g b i s a mengganggu pelaksanaan pilkada serentak pada Rabu (27/6) masih cukup tinggi. Kerawanan tertinggi terkait dengan akurasi data pemilih yang masih cukup lemah. Hal ini sangat berpotensi membuat warga kehilangan hak pilihnya. Selain itu, persoalan logistik terutama kecukupan kertas suara, netralitas petugas dan pemahaman terhadap hal-hal teknis pilkada, serta politik uang menjelang dan sesudah pemungutan suara, juga harus diperhatikan untuk menjamin pilkada di 171 daerah berjalan aman dan lancar. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, dan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, di Jakarta, Selasa (26/6). Titi mengungkapkan, berkaca dari pengalaman pilkada sebelumnya, ada sejumlah potensi kerawanan yang mungkin terjadi. Di antaranya politik uang, intimidasi, hingga penyalahgunaan formulir C-6 (formulir undangan bagi warga untuk memilih di TPS). “Termasuk juga ketidaknetralan petugas pemilihan, kampanye di masa tenang atau hari pemungutan suara, juga kekurangan surat suara atau logistik pilkada. Termasuk pula pemilih yang memilih lebih dari satu kali,” ungkapnya. Karena itu, ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian bersama, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kami meminta KPU mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih ada dan potensi kerawanan yang teridentifikasi, untuk memastikan terjaminnya hak pilih warga secara adil, demokratis, dan aman,” tandasnya. Diingatkan, KPU harus memastikan seluruh logistik pemilihan, mulai dari surat suara, kotak suara, serta perlengkapan lainnya untuk tidak terlambat, tidak rusak, serta cukup sesuai dengan kebutuhan. “Jangan sampai persoalan distribusi logistik pemilu justru memunculkan ruang kecurangan di dalam proses pemungutan suara Pilkada 2018,” jelasnya.
Sementara itu, Hadar Nafis Gumay menilai, ada banyak potensi kerawanan pilkada yang harus siap dihadapi oleh KPU dan jajarannya, termasuk aparat penegak hukum. Salah satunya yakni permasalahan mendasar seperti politik uang yang disinyalir masih akan mewarnai Pilkada serentak 2018. “Berdasarkan pengalaman selama ini, politik uang dan intimidasi terhadap pemilih untuk mempengaruhi pilihan adalah pelanggaran atau kecurangan pilkada yang mungkin terjadi,” katanya. Potensi kerawanan lain yakni adanya upaya intimidasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu agar tidak memilih calon tertentu. Praktik ini biasa dilakukan agar masyarakat takut untuk memilih calon yang dianggapnya lebih baik ketimbang calon lain dan biasanya diselubungi dengan politik SARA. Hal lain yang perlu menjadi perhatian, menurut Hadar, yakni masih adanya kerawanan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan berjenjang mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga KPU di kabupaten atau kota. Terkait hal itu pula, perlu diperhatikan pencatatan sah atau tidaknya oleh petugas pada formulir C1 plano, harus sesuai dengan penandaan. Penghitungan jumlah surat suara juga harus sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sekaligus sesuai dengan surat suara yang rusak dan tidak sah.
“Warga dan saksi sebaiknya ikut memantau penghitungan dengan memfoto formulir C1 plano yang sudah selesai dan kemudian diposting di berbagai medsos. Selanjutnya perlu mengecek di publikasi Situng (sistem informasi KPU untuk publikasi C1 yang sudah dipindai atau di-scan) apakah sesuai dengan yang kita catat atau foto. Jika terjadi perbedaan, perlu disampaikan kepada KPU dan Bawaslu,” ungkap Hadar. DPT Bermasalah Secara terpisah, KIPP dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, potensi kerawanan yang sangat mendasar adalah daftar pemilih yang masih bermasalah. Hampir di semua daerah yang melaksanalan pilkada dilaporkan adanya warga yang berhak memilih ternyata tidak ada dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sebaliknya, warga yang seharusnya tidak berhak memilih (meninggal dunia, pindah domisili) masih terdaftar DPT. “Persoalan data pemilih masih menjadi persoalan yang masih menjadi laporan terbanyak yang terjadi hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Keluhan warga yang belum mendapatkan form C6 masih terus mengalir dari berbagai daerah,” jelas Kaka Suminta dalam keterangan tertulis KIPP.
Menurutnya, upaya pemerintah membantu warga yang belum memiliki KTP elektronik dengan menerbitkan surat keterangan (suket), jika tidak dilakukan dengan cermat, malah bisa menjadi kontraproduktif dan menimbulkan persoalan. “Juga adanya potensi pemilih siluman akibat penerbitan KTP elektronik dan suret keterangan yang tidak benar serta tak dikoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu, serta potensi pemilih siluman lintas batas sebagai dampak libur nasional di semua daerah,” katanya. Selain itu, hak pemilih tahanan di lembaga pemasyarakatan, panti sosial dan rumah sakit, selain rawan manipulasi, juga rawan mobilisasi. Secara khusus, KIPP meminta perhatian untuk wilayah Papua dan wilayah terpencil, yang rawan akibat kondisi geografis setempat. Selain distribusi logistik, potensi kerawanan juga menyangkut keamanan dan netralitas aparat, serta rawan manipulasi dalam proses pungut hitung suara hingga rekapitulasi hasil. Sementara itu, Komisioner KPU Viryan menegaskan, bahwa pemilih yang tidak bisa menunjukkan KTP elektronik atau suket saat datang ke TPS, masih bisa menggunakan sejauh bisa menunjukkan formulir C-6. “Kita sudah mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut, bisa menggunakan C-6,” ujarnya. Dalam surat edaran yang dimaksud, jika pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau suket kepada KPPS, yang bersangkutan diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa formulir C-6 yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan.
